Detail Berita

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Ardimulyo

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Ardimulyo Berdasarkan Peraturan Bupati tahun 2018

 


Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, maka perlu mengatur Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dengan Peraturan Bupati;

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

 

 

  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara   Republik  Indonesia Nomor 4389);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Peraturan  Pemerintah  Nomor  43   Tahun   2014 tentang   Peraturan   Pelaksanaan   Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

 

 

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014  tentang Dana  Desa  yang  Bersumber  dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana  Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan  Desa  (Berita  Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

 

 

  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi  dan  Tata  Kerja  Pemerintah Desa (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2016 Nomor 6);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 2 Seri D);
  6. Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 17 Seri D);

 

MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan     :   PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

 

BAB I KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

  1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
  2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
  3. Bupati adalah Bupati Malang.
  4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
  5. Camat adalah Kepala Kecamatan.
  6. Desa adalah kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
  9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
  10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
  11. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa.
  12. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
  13. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa.
  14. Unsur Staf adalah pegawai yang memiliki kecakapan, keterampilan dan kompetensi untuk membantu tugas- tugas perangkat desa.
  15. Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
  16. Kepala Urusan selanjutnya  disebut  Kaur  adalah  unsur staf sekretariat yang membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan urusan kesekretariatan.
  17. Kepala Seksi selanjutnya disebut Kasi adalah pelaksana teknis yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
  18. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
  19. Kepala Dusun adalah pelaksana kewilayahan yang merupakan unsur pembantu Kepala  Desa  sebagai satuan tugas kewilayahan.
  20. Penataan Perangkat adalah suatu proses dalam upaya meningkatkan keteraturan, ketertiban dan keamanan.
  21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
  22. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
  23. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
  24. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
  25. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
  26. Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya

BAB II KLASIFIKASI JENIS DESA

Pasal 2

  1. Susunan organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan Desa dengan klasifikasi jenis desa sebagai berikut:
    1. Desa Swasembada;
    2. Desa Swakarya; dan
    3. Desa Swadaya.
  2. Susunan       organisasi     Pemerintah     Desa                       sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. Desa Swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi;
    2. Desa Swakarya dapat  memiliki  3  (tiga)  urusan  dan 3 (tiga) seksi; dan
    3. Desa Swadaya memiliki  2  (dua)  urusan  dan  2  (dua) seksi.
  3. Bagan Struktur Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  4. Klasifikasi jenis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan profil desa yang telah disampaikan oleh pemerintah desa kepada Kementerian Dalam Negeri.
  5. Klasifikasi jenis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pasal 4

  1. Perangkat Desa terdiri atas:
    1. Sekretariat Desa;
    2. Pelaksana Kewilayahan; dan
    3. Pelaksana Teknis.
  2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa yang berpedoman dengan Peraturan Bupati ini.
  3. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diundangkan setelah di evaluasi oleh Bupati yang dilaksanakan oleh Camat.

Pasal 5

  1. Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat.
  2. Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yang terdiri dari:
    1. urusan tata usaha dan umum;
    2. urusan keuangan; dan
    3. urusan perencanaan.
  3. Apabila Sekretariat Desa terdapat 2 (dua) urusan, maka urusan pada Sekretariat Desa terdiri dari:
    1. urusan tata usaha, umum dan perencanaan; dan
    2. urusan Keuangan.
  4. Masing-masing urusan dipimpin oleh Kepala Urusan yang diangkat oleh Kepala Desa.
  5. Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibantu oleh 1 (satu) orang staf yang diangkat dengan Keputusan Kepala Desa.
  6. Besaran penghasilan staf urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dan tidak melebihi penghasilan tetap Perangkat Desa.

Pasal 6

  1. Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Kepala Seksi sebagai unsur pelaksana pembantu Kepala Desa.
  2. Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.
  3. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:
    1. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa;
    2. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;
    3. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan  hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
  4. Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas membantu pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 7

  1. Kepala Desa bertugas dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Desa menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
  3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi:
    1. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan penataan dan pengelolaan wilayah desa;
    2. melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan;
    3. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
    4. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas  sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna; dan
    5. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa lainnya.

Pasal 8

  1. Sekretaris  Desa  berkedudukan  sebagai   unsur pimpinan Sekretariat Desa.
  2. Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan desa.
  3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
    1. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
    2. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi Perangkat Desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
    3. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya;
    4. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan;
    5. melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan melaksanakan tugasnya; dan
    6. dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
  4. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), uraian tugas sekretaris desa meliputi:
    1. menyusun rancangan produk hukum desa;
    2. mengundangkan produk hukum desa;
    3. menyusun Rancangan LPPD, Rancangan IPPD dan Rancangan LKPJ Kepala Desa;
    4. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat desa lainnya;
    5. memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan;
    1. memberikan pelayanan administrasi;
    2. melakukan penatausahaan keuangan desa;
    3. menyusun        Rancangan        RPJMDesa,    Rancangan RKPDesa dan Rancangan RAPBDesa;
    4. menginventarisir dan mengelola aset desa;
    5. mengelola administrasi kepegawaian;
    6. mengumumkan informasi Pemerintahan Desa kepada masyarakat;
    7. memfasilitasi    pelaksanaan     rapat    dan    musyawarah desa; danmelaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

  1. Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
  2. Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas pemerintahan.
  3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Urusan mempunyai fungsi:
    1. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, pelayanan umum, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Desa dalam bidang umum, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa sesuai dengan bidang tugasnya;
    1. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya, memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Desa dalam bidang keuangan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa sesuai dengan bidang tugasnya;
    2. Kepala     Urusan      Perencanaan      memiliki      fungsi

mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

  1. Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
  2. Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
  3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Seksi mempunyai fungsi:
    1. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat,          kependudukan,           penataan                                  dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya;
    1. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya; dan
    2. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan habis masa      jabatannya     sesuai     dengan     ketentuan                peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

BAB  VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pembinaan terhadap Pemerintahan Desa dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan Camat serta pengawasan terhadap Pemerintahan Desa dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

 

Berita Lain